Untuk Mengatasi Persoalan TKI Ilegal Kirimkan Pekerja di Sektor Formal

MAHRUS SHOLIH/RADAR JEMBER BICARA TKI JEMBER: Direktur Kerja Sama Luar Negeri Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Fredy Panggabean, di Jember, kemarin.

RADARJEMBER.ID- Jember menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang menyumbang pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan angka yang cukup tinggi. Data dari Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), hingga medio 2018 ini tercatat ada 1.110 orang yang bekerja di luar negeri.

Direktur Kerjasama Luar Negeri Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Fredy Panggabean menjelaskan, selama tiga tahun terakhir jumlah TKI asal Jember memang mengalami tren peningkatan. Jika dibandingkan dua tahun sebelumnya, yakni 2016 lalu, jumlah warga Jember yang berangkat menjadi TKI berjumlah 1.742 orang. Sedangkan tahun berikutnya, pada 2017 angka itu meningkat menjadi 2.156 orang.

Fredy menyebut, meningkatnya jumlah pekerja migran ini karena adanya permintaan dari negara tujuan. Apalagi, selama tiga tahun terakhir, peluang pekerjaan itu semakin banyak pasca dicabutnya moratorium dari negara Timur Tengah pada 2015 lalu. Peluang pekerjaan itu terbuka bagi pekerja di sektor formal maupun informal. “Dari Jawa Timur (termasuk Jember), paling banyak penempatannya di Asia Pasifik. Sedangkan Timur Tengah dari Jakarta dan Jawa Barat,” katanya, saat berkunjung di Jember, kemarin.

Jumlah yang terekam ini adalah TKI yang berangkat melalui prosedur yang semestinya, bukan pekerja yang ke luar negeri menggunakan visa turis, atau pekerja migran yang tak dilengkapi dokumen resmi. Terkait berapa jumlah TKI tanpa dokumen tersebut, BNP2TKI tak menyebut angka pastinya. Sebab menurutnya, problem klasik ini menjadi tantangan pemerintah hingga kini untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja migran.

Sebenarnya, kata Fredy, saat ini pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk melindungi pekerja migran. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah telah mengatur perlindungan sejak sebelum penempatan, saat penempatan, dan setelah penempatan TKI. Namun, biasanya saat proses sebelum penempatan inilah yang kerap dilanggar oleh calon pekerja migran asal Indonesia.

“Nah, pelindungan sebelum penempatan ini adalah proses administratif. Sebenarnya, jika mengikuti prosedur yang ada, mereka itu sudah terdokumentasi di LTSA (Lembaga Terpadu Satu Atap),” terangnya.

Untuk itu, dirinya mengingatkan, harus ada langkah antisipasi dari pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, agar calon TKI melalui prosedur yang benar. Sehingga, saat bekerja mereka sudah dilengkapi dokumen yang diperlukan. Dikatakannya, TKI yang diberangkatkan oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) itu jelas terdaftar di dalam SISKOTKLN.

Dia menuturkan, problem ini menjadi tantangan bersama. Sebab, mereka berangkat dengan modus sebagai turis, namun sampai di sana mereka malah bekerja. “Nah ini, kita tidak bisa menutup mata bahwa peluang itu masih terbuka. Dan ini yang mesti diperhatikan serius. Makanya, pelindungan sebelum penempatan harus diperhatikan,” jelasnya.

Terkait hal ini, Bupati Jember Faida memiliki solusi tersendiri. Menurutnya, problem penempatan TKI memang harus dituntaskan dari hulu, yakni sebelum calon TKI tersebut ditempatkan. Selain itu, upaya lainnya adalah dengan melakukan kerja sama dengan calon negara tujuan untuk mengirimkan TKI yang bekerja di sektor formal.

“Karena kita ingin menghentikan permasalahan TKI ilegal ini. Apalagi, Jember termasuk salah satu kantong pengiriman TKI. Dan sudah saatnya pemerintah mempunyai alternatif pengiriman tenaga kerja formal,” ungkapnya.

Faida menyatakan, sebenarnya Jember telah siap untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor formal tersebut. Termasuk untuk tenaga medis, maupun perawat. Karena menurutnya, pihaknya telah memiliki pengalaman tentang hal itu yang pernah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan Dubai. Namun, saat ini tantangannya adalah tiadanya permintaan yang pasti dari negara yang akan dituju. “Suplai sudah ada, tapi order tidak pasti. Saya kira hal ini yang bisa disinergikan, baik dengan BNP2TKI maupun Kementerian,” tuturnya.

Dia menambahkan, jika kerja sama pengiriman pekerja formal dengan negara tujuan itu sudah ada, maka pemerintah daerah bisa membuat pendidikan dan pelatihan (diklat) yang difasilitasi oleh balai latihan kerja (BLK) bagi calon tenaga kerja tersebut. Sehingga, diklat yang dilaksanakan itu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. “Harapannya, usai mengikuti pelatihan, mereka bisa langsung bekerja. Sehingga ada sinergitas data, dan anggaran yang dialokasikan juga bisa lebih efisien dan tepat sasaran,” tandasnya.

Reporter & Fotografer : MAHRUS SHOLIH
Editor : Hadi Sumarsono
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah.

IKLAN

Reporter :

Fotografer :

Editor :