Kasus Bansos Jember, Kesimpulan Ditarget Kelar Juli 2018

13
Rangga Mahardika/Radar Jember KEJAHATAN EKONOMI: Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Sunarta (dua dari kiri), dalam penataran nasional tentang sadisnya kejahatan ekonomi yang digelar Arief Institute Law, di hotel Dafam, kemarin (14/7).

JEMBER KOTA – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terus mempercepat proses kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial. Hingga kemarin, kejati yang mendapatkan pelimpahan kasus dari Kejaksaan Negeri Jember ini, total sudah memeriksa 30 saksi. Semua saksi berasal dari eksekutif, legislatif, maupun unsur masyarakat lainnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Sunarta mengakui, juga ada tim dari Kejati yang turun ke lapangan di Jember. “Kami juga turun ke daerah untuk memeriksa hingga kepada objek pemeriksaan. Tidak hanya dari berita acara, tetapi juga lihat on the spot,” terangnya, usai menjadi keynote speaker dalam penataran nasional kejahatan ekonomi yang Arief Institute Law di Hotel Dafam Jember, kemarin (14/7).

Pihaknya yakin, penanganan kasus ini akan segera mendapatkan jawaban dalam waktu yang tidak lama lagi. “Mudah-mudahan akan segera ada kesimpulan. Tidak akan terlalu lama. Juli ini sudah ada kesimpulan,” tegas Sunarta yang juga didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Jember Ponco Hartanto.

Apakah kasus bansos ini dapat dipertanggungjawabkan, ataukah malah ada tersangka baru? ”Baru akan diketahui setelah kesimpulan tersebut,” katanya.

Kesimpulan ini diakuinya sangat penting. Hal ini untuk mengetahui pertanggungjawaban kinerja Kejati Jember terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi bantuan sosial melalui APBD Jember tahun 2015 yang lalu. “Publik harus tahu apa yang sudah kita kerjakan,” tegasnya.

Dirinya mengatakan, pihak Kejati serius menangani kasus ini meskipun merupakan limpahan dari Kejari Jember. Pelimpahan ini memang ditarik ke Kejati untuk menghindari ewuh pakewuh dengan lembaga horizontal di Jember.

Penanganan yang dilakukan Kejati ini memang bertujuan untuk pembelajaran dan memberikan efek jera agar tidak terjadi kasus serupa. “Apa pun kejahatannya, disembunyikan dimana pun akan terbuka,” jelasnya. Bahkan, untuk lebih banyak mengungkap kejahatan korupsi ini, Kejati Jatim juga beberapa waktu lalu membentuk Satgas Satuan Khusus, agar lebih form lagi ke depannya.

“Pengembalian kerugian negara untuk tunjukkan komitmen kita. Apa pun yang dicuri harus dikembalikan kepada yang berhak,” tegasnya.

Pernyataan Sunarta ini sejalan dengan kegiatan Penataran Nasional tentang kejahatan ekonomi ini. Karena memang sebenarnya kejahatan bisnis dan ekonomi ini lebih jahat dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

“Seminar ini mengingatkan kepada kita semua. Kejahatan bukan hanya kejahatan konvensional tetapi juga kejahatan ekonomi dan bisnis,” jelas Prof Arief Amrullah, guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Unej.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum juga harus semakin canggih untuk mendeteksi kejahatan ini. Bukan hanya yang dilakukan oleh pejabat negara, namun juga korporasi swasta.

Termasuk juga penyelamatan asset untuk dikembalikan kepada yang berhak juga harus menjadi prioritas. Pasalnya, pengungkapan kasus tanpa penyitaan asset yang dikembalikan kepada yang berhak, tentu tidak akan memberikan arti apa-apa. “Kejahatan yang lebih dahsyat dan hebat adalah kejahatan berdimensi ekonomi,” jelas Arief.

Dengan penataran ini, akan dapat diungkap apakah biaya untuk pengungkapan ini lebih besar dibandingkan hasil penyitaan dan penyelamatan asetnya. “Jangan-jangan malah lebih besar ongkos mengembalikan dibandingkan yang didapat. Kan negara tekor terus,” terangnya menambahkan kemarin.

Sementara itu, Bupati Jember Faida mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini karena semangatnya bersama memberantas kejahatan ekonomi ini, termasuk korupsi. “Kunci sukses ekonomi di wilayah saya kira awalnya hanya dari ekonom, tetapi ternyata penegakan hukum juga menjadi kunci sukses ekonomi suatu wilayah,” jelas Faida.

Pasalnya, jika tidak penegakan tidak tegas, maka daerah akan terpuruk. Termasuk juga pentingnya penyitaan aset bagi daerah. “Barang sitaan dan aset negara ini juga sangat penting untuk mengungkit ekonomi di pemerintah daerah,” pungkasnya. (ram/c2/hdi)

Reporter :

Fotografer :

Editor :