AJI Tolak Pelibatan Wartawan di Program Pemerintah

Pelibatan wartawan dalam program pemerintah dinilai sebagai bentuk suap gaya baru.  Pemberian honor atau sesuatu yang tidak dikerjakan, apalagi menggunakan APBD tidak sepatutnya dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya pun meminta kepada Bupati Faida untuk menghapus program yang melibatkan wartawan sebagai pelaksana program di Pemkab Jember.

“Kami juga meminta kepada bupati untuk menginstruksikan larangan melibatkan jurnalis dalam program Pemkab di seluruh OPD di Jember,” tegas Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember, Friska Kalia dalam rilis yang disampaikan kepada media, kemarin. Hal ini dilakukan agar Pemkab Jember juga ikut menjaga marwah dan kehormatan wartawan dengan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun.

Persoalan ini mencuat ketika salah satu anggota AJI, Zumrotun Solicha tiba-tiba masuk dalam program pemerhati kesehatan Dinas Kesehatan Jember. Bahkan, dia menerima honor sebesar Rp 2 juta karena masuk tim pemerhati Program Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).

Anehnya, anggota AJI ini tidak pernah mendapatkan pemberitahuan awal untuk menjadi tim ini. AJI pun menganggap hal ini janggal. “Padahal, sejak awal AJI Jember tidak pernah terlibat kerja sama atau membantu program instansi pemerintah,” jelas jurnalis yang berdomisili di Bondowoso ini.

Oleh karena itu, AJI Jember kemarin mengirim surat kepada Bupati Jember Faida. Mereka meminta kepada bupati untuk segera mengklarifikasi persoalan tersebut. Apalagi, AJI mengindikasikan jika hal ini bukan hanya di Dinkes Jember. Pihaknya khawatir hal seperti ini juga terjadi di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya.

Dia mengatakan, tindakan seperti itu tidak dibetulkan. “Dikhawatirkan hal itu akan berpengaruh pada independensi, profesionalitas, dan integritas para jurnalis,” jelasnya.

Dikatakan, niat baik tidak selalu baik bagi profesi wartawan. Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada Pemkab dan Bupati Jember untuk segera menindaklanjuti surat ini. Sehingga, kejadian di Dinas Kesehatan tidak terjadi lagi di OPD yang lainnya.

Friska menuturkan, AJI Jember sebenarnya sudah meminta klarifikasi kepada Dinas Kesehatan Jember terkait keterlibatan wartawan dalam tim pemerhati Dinkes ini. Namun, pihaknya menganggap jawaban Dinkes Jember tidak menjawab surat yang dikirimkan AJI Jember.

Friska menceritakan, surat balasan Dinkes Jember terkesan ambigu. “Sebab, isinya justru membenarkan bahwa yang bersangkutan masuk dalam tim pemerhati,” jelasnya. Selain itu, Dinkes juga malah memberikan apresiasi kepada AJI Jember karena sudah membantu kelancaran program Dinkes Jember.

Pihaknya pun melihat hal ini tidak benar karena ada sejumlah aspek yang dianggap tidak tepat. “Jurnalis yang dilibatkan pada program tidak memiliki kompetensi atau keahlian di bidang tersebut,” tuturnya.

Selain itu, tiba-tiba menerima honor. Padahal, yang bersangkutan tidak mengetahui adanya program tersebut. Pelibatan jurnalis juga dinilainya tidak secara gamblang menjelaskan dipilihnya jurnalis dalam program itu. “Ini tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik,” katanya.

(jr/ram/ras/das/JPR)