Memahami Kasus Kekerasan Seksual secara Utuh, Setara, dan Humanis

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tulisan ini sengaja saya tulis untuk menanggapi Opini yang dituliskan oleh Dr Miftahul Ulum M.S.I., M.Sy., M.H. Penulis menuliskan opininya pada kolom Opini Radar Jember tertanggal 17 April dengan judul Cabul, Antara Amoral dan “Hitam Putih” Kehidupan. Secara umum, bagi saya, tidak ada keserasian antara judul dan isi yang ia bawa, terlebih dengan pemilihan beberapa diksi yang bias gender membuat kita semua harus membacanya lebih dalam.

Demi menjunjung tinggi kesetaraan dalam ilmu pengetahuan, saya sengaja mengkritik opininya sekaligus memberikan pandangan baru bagi pembaca. Pada awal tulisannya, penulis merasa terpanggil untuk sekadar “ngopi bareng” katanya, dalam menanggapi kasus pencabulan yang diduga dilakukan oleh rekan sejawatnya, sesama dosen. Namun, penulis tak ingin menanggapi kasus ini selayaknya pengacara menanggapi kasus hukum, ia hanya ingin berbagi pandangan.

Bagian yang menjadi sorotan berbekal pernyataan penulis yang tak ingin mengomentari kasus ini laiknya seorang pengacara, ia mengungkapkan, “Namun terlepas dari itu semua, pernahkah kita berpikir, dampak apakah yang akan ditanggung sang dosen, istri, dan anak-anaknya jika seumpama dosen yang didakwa cabul tersebut dipenjara hanya gara-gara “meraba” keponakannya sendiri dengan penuh perasaan?”

Kata-kata penulis cukup membuat pikiran saya traveling, akankah aktor intelektual sekelas doktor seolah menyepelekan rabaan RH kepada keponakannya? Pada tulisan ini pula seolah memperkuat pandangan bahwa di dunia pendidikan kita saat ini, tak selamanya aktor intelektual memiliki perspektif gender dalam melihat permasalahan. Saya tidak ingin menambahkan komentar saya terlebih dahulu, tapi saya ingin menyuguhkan pendapat lain perihal tindak pidana pencabulan, dan apakah “hanya rabaan” dapat ditoleransi di depan pengadilan.

Menurut R. Soesilo seorang ahli hukum pidana yang komentar-komentarnya pada tiap pasal dijadikan rujukan bagi hampir seluruh mahasiswa fakultas hukum di Indonesia, menuliskan bahwa “Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Sudah terlihat bukan, bagaimana ternyata metode analisis penulis yang kacau.

Penulis juga mengatakan bahwa “Pak Dosen Juga Manusia” hmm bisa kita rasakan bahwa kalimat tersebut sengaja digunakan sebagai upaya pembelaan. Mengutip pernyataan penulis “Nila setitik rusak susu sebelanga”. Penulis ingin coba mengaitkan dan mengenang sisi baik dari sang paman yang katanya telah mengasuh Nada sehari-hari. Penulis seolah ingin menggiring opini pembaca bahwa RH adalah seseorang paman yang baik dan tak mungkin mencabuli keponakannya.

Tak hanya sampai di situ, penulis melanjutkan tulisannya, “Artinya, setiap hari makan, minum, dan tidur dengan fasilitas gratis di rumah Pak Dosen. Kalau dipikir secara jernih, tak sebanding antara “pijitan cinta” sang dosen dengan ganjaran pidana yang sudah menghantui hari-harinya yang seakan melaju searah putaran bumi. Lalu, adakah air susu akan berubah menjadi air tuba akibat dosen “salah asuh”?” Berbekal kenyamanan fasilitas, apakah kita bisa sepakat untuk membenarkan perlakuan cabul sang paman? Ironi.

Pemilihan diksi kata “pijatan cinta” yang kurang tepat, penulis secara tersirat sengaja mengatakan bahwa tak sebanding antara segala fasilitas yang didapatkan dengan tindak pencabulan yang dilakukan RH kepada keponakannya. Melihat dari data kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan Tahun 2020, mengenai Kekerasan Terhadap Anak Perempuan justru melonjak sebanyak 65% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, kekerasan seksual terhadap anak dengan inses (perilaku seksual yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Baik yang memiliki ikatan keluarga, hubungan darah sebagian, ataupun seluruhnya) mencapai angka tertinggi, yakni 822 kasus, dan sebagian besar dilakukan oleh ayah dan paman.

Hal ini menunjukkan bahwa, tak ada jaminan bahwa anggota keluarga tidak akan melakukan kekerasan seksual pada anak. Terbukti pada kasus RH dan Nada juga. Selain dari aspek data, menurut UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, Pasal 82 ayat (2) menyatakan bahwa ada pidana tambahan berupa penambahan masa tahanan selama 1/3 dari ancaman pidana. Artinya, RH seharusnya mendapat hukuman lebih berat karena ia merupakan paman dari Nada.

Lanjut mengomentari opini penulis, ia mengatakan, “Lain ceritanya jika seumpama setelah digelar perkara, diperiksa, didalami, dan divisum dinyatakan telah terjadi dhuhul, maaf, pemerkosaan misalnya.” Membacanya, saya harus menghela napas berkali-kali, bahwa sejatinya kekerasan seksual bukan hanya berupa pemerkosaan saja, tapi kiranya ada 15 jenis kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan.

Sedangkan menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mendefinisikan “kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.” Mungkin kutipan pengertian kekerasan seksual tersebut mampu membuat kita mengerti bahwa kekerasan seksual bukan hanya terjadi ketika ada penetrasi antara penis dan vagina.

Sedikit mengutip ayat dari kitab suci Alquran “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. al Isra: 32). Saya yakin, penulis yang berprofesi sebagai pengajar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sekaligus Anggota Asosiasi Jurnal Kajian Islam Indonesia pasti paham mengenai makna dari ayat tersebut, terlebih dalam memandang kasus RH dan Nada.

Penutup dan pesan untuk kita semua di akhir opini ini, saya ingin mengatakan bahwa ternyata penulis tak mengetahui pokok persoalan secara detail, baik dari segi kasus, analisis data dan analisis hukum. Penulis juga seolah memberikan sikap permisif (membolehkan) tindak pidana pencabulan itu terjadi.

Sikap permisif sendiri menurut Michael Kaufman ialah salah satu faktor di balik kekerasan terhadap perempuan, sekaligus menjadi amunisi laki-laki dalam memperlihatkan otoritas dan kekuasaannya. Dalam keadaan ini, biasanya akan timbul sikap menormalisasi tindakan seperti kekerasan rumah tangga yang kita anggap wajar terjadi dan masuk pada ranah privat. Untuk kita semua, perihal kasus kekerasan seksual, kita harus punya paradigma berpikir yang berperspektif korban. Berani berpikir objektif tanpa melihat background pelaku menjadi cara yang efektif melihat persoalan. Sebab berkaca pada kasus RH, lingkungan yang akademis yang terlihat aman tak menjamin bebas dari kekerasan seksual.

Selanjutnya, saya sering sampaikan berkali-kali dalam beberapa momen publik bahwa seharusnya yang harus speak up itu tak melulu harus korban, tapi kita semua. Kita harus bisa menjadi ruang yang aman bagi penyintas korban kekerasan seksual. Memahami betul bahwa ketika penyintas speak up itu sungguh tidak mudah. Hidup di negara yang maskulin dan patriarkis ini membuat penyintas dapat menjadi korban berkali-kali, mulai dari struktur hukum hingga opini masyarakat terhadapnya. Mari kita berjuang bersama demi terciptanya ruang aman dan setara serta bebas dari kekerasan seksual.

*) Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tergabung dalam Koalisi Tolak Kekerasan Seksual