alexametrics
30.3 C
Jember
Sunday, 9 May 2021
Desktop_AP_Top Banner

Pemotongan Hak Perangkat Desa Masih Terjadi

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perangkat desa menjadi ujung tombak pelayanan yang paling bersentuhan dengan masyarakat. Namun 2021 ini, gaji mereka masih terlambat seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, secara mengejutkan diketahui ada praktik pemotongan pada hak-hak perangkat desa.

Masalah gaji yang terlambat ini disampaikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Jember kepada Komisi A DPRD Jember, kemarin (3/5). “Tahun ini, gaji Januari sampai April masih belum cair. Kalau tidak mau hari raya, kami tidak akan komplain. Ini persoalannya mau hari raya,” ucap Sekretaris DPD PPDI Jember Susanto.

Keterlambatan gaji tersebut sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Alasannya karena regulasi kerap berubah. Hal itu juga karena APBD yang kerap terlambat disahkan. “Kami harap gaji bisa cair sebelum hari raya,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Belasan perangkat desa yang hadir meyakini di era kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto pasti bisa. “Wes wayahe gaji cair,” timpal salah satu perangkat desa yang lain.

Dalam pertemuan itu ditemukan hal yang cukup mengejutkan. Yakni masih ada praktik pemotongan pada hak-hak perangkat desa. Itu terjadi lantaran ada sejumlah desa di Jember yang memberikan gaji tidak langsung ke rekening.

Diketahui, gaji perangkat desa yakni sebesar Rp 2.171.000. Dalam pencairannya kerap terlambat, termasuk tahun ini. Hal yang tidak kalah penting, pengalaman tahun-tahun lalu masih terjadi dugaan pemotongan-pemotongan oleh oknum tak bertanggung jawab. Dugaan pemotongan itu terjadi karena ada keuangan yang menjadi hak perangkat desa, yang tidak langsung ditransfer ke rekening.

Perangkat Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Sri Totok menyebut, selain gaji sering terlambat dan adanya dugaan pemotongan, juga terdapat masalah berkaitan dengan BPJS. Akibat keterlambatan gaji, pembayaran BPJS juga kerap telat. Hal itu membuat keluarga perangkat desa yang sakit kerap merogoh kocek pribadi. “Kalau bisa uang BPJS itu langsung dibayarkan, bukan pribadi-pribadi. Apalagi gaji sering telat,” jelasnya.

Menanggapi sejumlah masalah itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyebut akan berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Timur agar keterlambatan gaji tidak rutin terjadi setiap tahun. Terkait pencairan gaji dan THR tahun 2021, Tabroni menyebut, Komisi A akan berjuang. “Kami akan perjuangkan ini. Sebisa mungkin gaji dan THR harus dicairkan sebelum Lebaran,” kata Tabroni.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Nur Hariri
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perangkat desa menjadi ujung tombak pelayanan yang paling bersentuhan dengan masyarakat. Namun 2021 ini, gaji mereka masih terlambat seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, secara mengejutkan diketahui ada praktik pemotongan pada hak-hak perangkat desa.

Masalah gaji yang terlambat ini disampaikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Jember kepada Komisi A DPRD Jember, kemarin (3/5). “Tahun ini, gaji Januari sampai April masih belum cair. Kalau tidak mau hari raya, kami tidak akan komplain. Ini persoalannya mau hari raya,” ucap Sekretaris DPD PPDI Jember Susanto.

Keterlambatan gaji tersebut sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Alasannya karena regulasi kerap berubah. Hal itu juga karena APBD yang kerap terlambat disahkan. “Kami harap gaji bisa cair sebelum hari raya,” jelasnya.

Mobile_AP_Half Page

Belasan perangkat desa yang hadir meyakini di era kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto pasti bisa. “Wes wayahe gaji cair,” timpal salah satu perangkat desa yang lain.

Dalam pertemuan itu ditemukan hal yang cukup mengejutkan. Yakni masih ada praktik pemotongan pada hak-hak perangkat desa. Itu terjadi lantaran ada sejumlah desa di Jember yang memberikan gaji tidak langsung ke rekening.

Diketahui, gaji perangkat desa yakni sebesar Rp 2.171.000. Dalam pencairannya kerap terlambat, termasuk tahun ini. Hal yang tidak kalah penting, pengalaman tahun-tahun lalu masih terjadi dugaan pemotongan-pemotongan oleh oknum tak bertanggung jawab. Dugaan pemotongan itu terjadi karena ada keuangan yang menjadi hak perangkat desa, yang tidak langsung ditransfer ke rekening.

Perangkat Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Sri Totok menyebut, selain gaji sering terlambat dan adanya dugaan pemotongan, juga terdapat masalah berkaitan dengan BPJS. Akibat keterlambatan gaji, pembayaran BPJS juga kerap telat. Hal itu membuat keluarga perangkat desa yang sakit kerap merogoh kocek pribadi. “Kalau bisa uang BPJS itu langsung dibayarkan, bukan pribadi-pribadi. Apalagi gaji sering telat,” jelasnya.

Menanggapi sejumlah masalah itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyebut akan berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Timur agar keterlambatan gaji tidak rutin terjadi setiap tahun. Terkait pencairan gaji dan THR tahun 2021, Tabroni menyebut, Komisi A akan berjuang. “Kami akan perjuangkan ini. Sebisa mungkin gaji dan THR harus dicairkan sebelum Lebaran,” kata Tabroni.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Nur Hariri
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perangkat desa menjadi ujung tombak pelayanan yang paling bersentuhan dengan masyarakat. Namun 2021 ini, gaji mereka masih terlambat seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, secara mengejutkan diketahui ada praktik pemotongan pada hak-hak perangkat desa.

Masalah gaji yang terlambat ini disampaikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Jember kepada Komisi A DPRD Jember, kemarin (3/5). “Tahun ini, gaji Januari sampai April masih belum cair. Kalau tidak mau hari raya, kami tidak akan komplain. Ini persoalannya mau hari raya,” ucap Sekretaris DPD PPDI Jember Susanto.

Keterlambatan gaji tersebut sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Alasannya karena regulasi kerap berubah. Hal itu juga karena APBD yang kerap terlambat disahkan. “Kami harap gaji bisa cair sebelum hari raya,” jelasnya.

Belasan perangkat desa yang hadir meyakini di era kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto pasti bisa. “Wes wayahe gaji cair,” timpal salah satu perangkat desa yang lain.

Dalam pertemuan itu ditemukan hal yang cukup mengejutkan. Yakni masih ada praktik pemotongan pada hak-hak perangkat desa. Itu terjadi lantaran ada sejumlah desa di Jember yang memberikan gaji tidak langsung ke rekening.

Diketahui, gaji perangkat desa yakni sebesar Rp 2.171.000. Dalam pencairannya kerap terlambat, termasuk tahun ini. Hal yang tidak kalah penting, pengalaman tahun-tahun lalu masih terjadi dugaan pemotongan-pemotongan oleh oknum tak bertanggung jawab. Dugaan pemotongan itu terjadi karena ada keuangan yang menjadi hak perangkat desa, yang tidak langsung ditransfer ke rekening.

Perangkat Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Sri Totok menyebut, selain gaji sering terlambat dan adanya dugaan pemotongan, juga terdapat masalah berkaitan dengan BPJS. Akibat keterlambatan gaji, pembayaran BPJS juga kerap telat. Hal itu membuat keluarga perangkat desa yang sakit kerap merogoh kocek pribadi. “Kalau bisa uang BPJS itu langsung dibayarkan, bukan pribadi-pribadi. Apalagi gaji sering telat,” jelasnya.

Menanggapi sejumlah masalah itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyebut akan berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Timur agar keterlambatan gaji tidak rutin terjadi setiap tahun. Terkait pencairan gaji dan THR tahun 2021, Tabroni menyebut, Komisi A akan berjuang. “Kami akan perjuangkan ini. Sebisa mungkin gaji dan THR harus dicairkan sebelum Lebaran,” kata Tabroni.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Nur Hariri
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Hanya Dijual Lewat Daring

Kemangi, Kunci Wangi Alami

Dikenang hingga Lintas Generasi

Saksi Hidup Maestro Lapangan

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Bawa Catatan agar Fokus

Berkah di Penghujung Ramadan

Daging Ayam Naik, Cabai Turun

Desktop_AP_Rectangle 2
×

Info!

Mau Langganan Koran, Info Iklan Cetak dan Iklan Online

× Info Langganan Koran