alexametrics
30.3 C
Jember
Sunday, 9 May 2021
Desktop_AP_Top Banner

Agen Ditengarai Sunat Bantuan PKH

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Lagi-lagi dugaan pemotongan bantuan bagi warga miskin kembali terjadi. Ini setelah sebuah video pengakuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) beredar. Dalam video yang diambil Sabtu (1/5) itu, salah seorang KPM bernama Junaida, warga Kalisat Utara, mengaku bahwa uang bantuan yang dia terima dipungut oleh agen penyalur.

Ada dugaan, aksi pungutan liar (pungli) itu tidak hanya pada satu KPM. Melainkan semua penerima dengan jumlah bervariasi. Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Jember, nilainya antara Rp 10 ribu hingga Rp 25 ribu per orang. Ada dua agen yang disebut melakukan pemotongan, yakni agen di Dusun Barat dan agen di Jalan Pattimura, Desa/Kecamatan Kalisat. “Pemotongan atau pungli sejenis itu sudah banyak terjadi. Kemarin itu baru yang kelihatan muncul,” terang Puput Indra S, Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Jember.

Menurut Puput, memang ada permainan oknum yang memanfaatkan kepolosan KPM. Malah, dalam catatannya, kejadian seperti itu bukan kali pertama terjadi, tapi sudah sering. “Kalau ini dibiarkan terus-menerus, yang rugi seluruh KPM,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ia juga menyebut, rentetan temuan serupa yang sempat terdata sejak beberapa bulan terakhir saja, sedikitnya terdapat sekitar 280 ribu KPM di Jember. Dari jumlah itu, masing-masing KPM menerima bantuan sekitar Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Jika potongan setiap KPM Rp 10 ribu saja, maka jumlah akhirnya sangat fantastis, sekitar Rp 2,8 miliar. “Artinya, memang ini ada permainan. Dan hal seperti ini sudah lama, tapi cenderung dibiarkan. Sehingga terjadi lagi. Berulang-ulang,” ulasnya.

Pihaknya sendiri selama ini sudah beberapa kali berkirim surat ke berbagai pihak untuk memutus permainan oknum itu. Sebab, meski nilai pemotongan per KPM itu kecil, namun kejadiannya sangat masif dan tersebar. Sehingga kalau diakumulasikan, kerugian yang ditimbulkan juga besar.

Polisi Diminta Turun Tangan

Hal serupa juga dijelaskan Ketua Paguyuban Asosiasi Pendamping Program Keluarga Harapan (APPKH) Jember Firman. Menurut dia, permainan oknum agen itu tidak boleh dibiarkan. Dan harus diusut sampai ke ranah hukum karena kasusnya memang pungli.

Ia menilai, pencairan bantuan di Jember yang mewajibkan melalui agen yang sudah ditunjuk itu turut memicu adanya pungli tersebut. Akibatnya, mau tidak mau, KPM harus mencairkan ke agen karena tidak bisa mencairkan langsung ke bank. “Jadi, KPM itu bukan rela. Tapi memang tidak ada jalan lain. Di sinilah unsur pemerasan itu terpenuhi,” bebernya.

Seharusnya, kata Firman, hal seperti itu tidak perlu terjadi. Bank dan agennya belum menunjukkan komitmen pelayanan yang transparan. “Titik tekannya pada kesungguhan pihak penyalur bansos untuk menyalurkan secara fair, melayani, dan transparan,” jelasnya.

Tunggu Kelanjutan Koordinasi

Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Daerah (Korda) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Jember Syadila Maulidina mengaku telah mendengar desas-desus pungli tersebut. Selanjutnya, pihaknya masih akan mengkoordinasikan dengan Dinas Sosial Jember untuk menelusurinya.

Lebih jauh terkait keagenan, Maudy menuturkan, hal itu menjadi kewenangan Bank Mandiri, yang membawahi para agen. “Kami juga dapat laporan terkait agen-agen. Masih kami rekap untuk tahap pelaporan,” jelasnya.

Dalam pelaporan itu nantinya, lanjut Maudy, pihak Dinsos Jember yang akan menindaklanjutinya. Sekaligus yang menindaklanjuti ke Bank Mandiri selaku pengelola agen penyalur.

Bahkan dalam beberapa pekan mendatang, pihaknya mengharapkan ada audiensi bersama Dinsos dan pihak Bank Mandiri, serta seluruh agen. “Mungkin setelah Lebaran kami koordinasikan dulu,” sambungnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinsos Jember Widi Prasetyo membenarkan terkait adanya dugaan pungli tersebut. Kendati begitu, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Seperti Bank Mandiri selaku pembina dan pengawas agen-agen, serta pihak Kecamatan Kalisat. “Kami sudah sampaikan semuanya kepada pihak-pihak terkait,” katanya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin.

Widi juga belum bisa memastikan, akan seperti apa dan bagaimana bentuk dari tindak lanjut itu. Apakah akan dicabut dari keagenan atau sampai masuk ke ranah hukum. Namun yang jelas, pihaknya bakal menjalankan sesuai dengan tugas yang melekat. “Dinsos akan terus mengawal dan mengawasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan,” pungkas Widi.

 

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Lagi-lagi dugaan pemotongan bantuan bagi warga miskin kembali terjadi. Ini setelah sebuah video pengakuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) beredar. Dalam video yang diambil Sabtu (1/5) itu, salah seorang KPM bernama Junaida, warga Kalisat Utara, mengaku bahwa uang bantuan yang dia terima dipungut oleh agen penyalur.

Ada dugaan, aksi pungutan liar (pungli) itu tidak hanya pada satu KPM. Melainkan semua penerima dengan jumlah bervariasi. Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Jember, nilainya antara Rp 10 ribu hingga Rp 25 ribu per orang. Ada dua agen yang disebut melakukan pemotongan, yakni agen di Dusun Barat dan agen di Jalan Pattimura, Desa/Kecamatan Kalisat. “Pemotongan atau pungli sejenis itu sudah banyak terjadi. Kemarin itu baru yang kelihatan muncul,” terang Puput Indra S, Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Jember.

Menurut Puput, memang ada permainan oknum yang memanfaatkan kepolosan KPM. Malah, dalam catatannya, kejadian seperti itu bukan kali pertama terjadi, tapi sudah sering. “Kalau ini dibiarkan terus-menerus, yang rugi seluruh KPM,” jelasnya.

Mobile_AP_Half Page

Ia juga menyebut, rentetan temuan serupa yang sempat terdata sejak beberapa bulan terakhir saja, sedikitnya terdapat sekitar 280 ribu KPM di Jember. Dari jumlah itu, masing-masing KPM menerima bantuan sekitar Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Jika potongan setiap KPM Rp 10 ribu saja, maka jumlah akhirnya sangat fantastis, sekitar Rp 2,8 miliar. “Artinya, memang ini ada permainan. Dan hal seperti ini sudah lama, tapi cenderung dibiarkan. Sehingga terjadi lagi. Berulang-ulang,” ulasnya.

Pihaknya sendiri selama ini sudah beberapa kali berkirim surat ke berbagai pihak untuk memutus permainan oknum itu. Sebab, meski nilai pemotongan per KPM itu kecil, namun kejadiannya sangat masif dan tersebar. Sehingga kalau diakumulasikan, kerugian yang ditimbulkan juga besar.

Polisi Diminta Turun Tangan

Hal serupa juga dijelaskan Ketua Paguyuban Asosiasi Pendamping Program Keluarga Harapan (APPKH) Jember Firman. Menurut dia, permainan oknum agen itu tidak boleh dibiarkan. Dan harus diusut sampai ke ranah hukum karena kasusnya memang pungli.

Ia menilai, pencairan bantuan di Jember yang mewajibkan melalui agen yang sudah ditunjuk itu turut memicu adanya pungli tersebut. Akibatnya, mau tidak mau, KPM harus mencairkan ke agen karena tidak bisa mencairkan langsung ke bank. “Jadi, KPM itu bukan rela. Tapi memang tidak ada jalan lain. Di sinilah unsur pemerasan itu terpenuhi,” bebernya.

Seharusnya, kata Firman, hal seperti itu tidak perlu terjadi. Bank dan agennya belum menunjukkan komitmen pelayanan yang transparan. “Titik tekannya pada kesungguhan pihak penyalur bansos untuk menyalurkan secara fair, melayani, dan transparan,” jelasnya.

Tunggu Kelanjutan Koordinasi

Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Daerah (Korda) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Jember Syadila Maulidina mengaku telah mendengar desas-desus pungli tersebut. Selanjutnya, pihaknya masih akan mengkoordinasikan dengan Dinas Sosial Jember untuk menelusurinya.

Lebih jauh terkait keagenan, Maudy menuturkan, hal itu menjadi kewenangan Bank Mandiri, yang membawahi para agen. “Kami juga dapat laporan terkait agen-agen. Masih kami rekap untuk tahap pelaporan,” jelasnya.

Dalam pelaporan itu nantinya, lanjut Maudy, pihak Dinsos Jember yang akan menindaklanjutinya. Sekaligus yang menindaklanjuti ke Bank Mandiri selaku pengelola agen penyalur.

Bahkan dalam beberapa pekan mendatang, pihaknya mengharapkan ada audiensi bersama Dinsos dan pihak Bank Mandiri, serta seluruh agen. “Mungkin setelah Lebaran kami koordinasikan dulu,” sambungnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinsos Jember Widi Prasetyo membenarkan terkait adanya dugaan pungli tersebut. Kendati begitu, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Seperti Bank Mandiri selaku pembina dan pengawas agen-agen, serta pihak Kecamatan Kalisat. “Kami sudah sampaikan semuanya kepada pihak-pihak terkait,” katanya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin.

Widi juga belum bisa memastikan, akan seperti apa dan bagaimana bentuk dari tindak lanjut itu. Apakah akan dicabut dari keagenan atau sampai masuk ke ranah hukum. Namun yang jelas, pihaknya bakal menjalankan sesuai dengan tugas yang melekat. “Dinsos akan terus mengawal dan mengawasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan,” pungkas Widi.

 

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Lagi-lagi dugaan pemotongan bantuan bagi warga miskin kembali terjadi. Ini setelah sebuah video pengakuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) beredar. Dalam video yang diambil Sabtu (1/5) itu, salah seorang KPM bernama Junaida, warga Kalisat Utara, mengaku bahwa uang bantuan yang dia terima dipungut oleh agen penyalur.

Ada dugaan, aksi pungutan liar (pungli) itu tidak hanya pada satu KPM. Melainkan semua penerima dengan jumlah bervariasi. Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Jember, nilainya antara Rp 10 ribu hingga Rp 25 ribu per orang. Ada dua agen yang disebut melakukan pemotongan, yakni agen di Dusun Barat dan agen di Jalan Pattimura, Desa/Kecamatan Kalisat. “Pemotongan atau pungli sejenis itu sudah banyak terjadi. Kemarin itu baru yang kelihatan muncul,” terang Puput Indra S, Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Jember.

Menurut Puput, memang ada permainan oknum yang memanfaatkan kepolosan KPM. Malah, dalam catatannya, kejadian seperti itu bukan kali pertama terjadi, tapi sudah sering. “Kalau ini dibiarkan terus-menerus, yang rugi seluruh KPM,” jelasnya.

Ia juga menyebut, rentetan temuan serupa yang sempat terdata sejak beberapa bulan terakhir saja, sedikitnya terdapat sekitar 280 ribu KPM di Jember. Dari jumlah itu, masing-masing KPM menerima bantuan sekitar Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Jika potongan setiap KPM Rp 10 ribu saja, maka jumlah akhirnya sangat fantastis, sekitar Rp 2,8 miliar. “Artinya, memang ini ada permainan. Dan hal seperti ini sudah lama, tapi cenderung dibiarkan. Sehingga terjadi lagi. Berulang-ulang,” ulasnya.

Pihaknya sendiri selama ini sudah beberapa kali berkirim surat ke berbagai pihak untuk memutus permainan oknum itu. Sebab, meski nilai pemotongan per KPM itu kecil, namun kejadiannya sangat masif dan tersebar. Sehingga kalau diakumulasikan, kerugian yang ditimbulkan juga besar.

Polisi Diminta Turun Tangan

Hal serupa juga dijelaskan Ketua Paguyuban Asosiasi Pendamping Program Keluarga Harapan (APPKH) Jember Firman. Menurut dia, permainan oknum agen itu tidak boleh dibiarkan. Dan harus diusut sampai ke ranah hukum karena kasusnya memang pungli.

Ia menilai, pencairan bantuan di Jember yang mewajibkan melalui agen yang sudah ditunjuk itu turut memicu adanya pungli tersebut. Akibatnya, mau tidak mau, KPM harus mencairkan ke agen karena tidak bisa mencairkan langsung ke bank. “Jadi, KPM itu bukan rela. Tapi memang tidak ada jalan lain. Di sinilah unsur pemerasan itu terpenuhi,” bebernya.

Seharusnya, kata Firman, hal seperti itu tidak perlu terjadi. Bank dan agennya belum menunjukkan komitmen pelayanan yang transparan. “Titik tekannya pada kesungguhan pihak penyalur bansos untuk menyalurkan secara fair, melayani, dan transparan,” jelasnya.

Tunggu Kelanjutan Koordinasi

Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Daerah (Korda) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Jember Syadila Maulidina mengaku telah mendengar desas-desus pungli tersebut. Selanjutnya, pihaknya masih akan mengkoordinasikan dengan Dinas Sosial Jember untuk menelusurinya.

Lebih jauh terkait keagenan, Maudy menuturkan, hal itu menjadi kewenangan Bank Mandiri, yang membawahi para agen. “Kami juga dapat laporan terkait agen-agen. Masih kami rekap untuk tahap pelaporan,” jelasnya.

Dalam pelaporan itu nantinya, lanjut Maudy, pihak Dinsos Jember yang akan menindaklanjutinya. Sekaligus yang menindaklanjuti ke Bank Mandiri selaku pengelola agen penyalur.

Bahkan dalam beberapa pekan mendatang, pihaknya mengharapkan ada audiensi bersama Dinsos dan pihak Bank Mandiri, serta seluruh agen. “Mungkin setelah Lebaran kami koordinasikan dulu,” sambungnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinsos Jember Widi Prasetyo membenarkan terkait adanya dugaan pungli tersebut. Kendati begitu, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Seperti Bank Mandiri selaku pembina dan pengawas agen-agen, serta pihak Kecamatan Kalisat. “Kami sudah sampaikan semuanya kepada pihak-pihak terkait,” katanya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin.

Widi juga belum bisa memastikan, akan seperti apa dan bagaimana bentuk dari tindak lanjut itu. Apakah akan dicabut dari keagenan atau sampai masuk ke ranah hukum. Namun yang jelas, pihaknya bakal menjalankan sesuai dengan tugas yang melekat. “Dinsos akan terus mengawal dan mengawasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan,” pungkas Widi.

 

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Perketat dengan 5 Pos Penyekatan

Masih Megah Meski Tak Berfungsi

Hanya Dijual Lewat Daring

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2
×

Info!

Mau Langganan Koran, Info Iklan Cetak dan Iklan Online

× Info Langganan Koran