alexametrics
30.3 C
Jember
Sunday, 9 May 2021
Desktop_AP_Top Banner

Pasif, Cenderung Melempem

Aspirasi buruh kerap ngendon di meja perundingan. Sebab, peran Disnaker sebagai wakil pemerintah dinilai cukup lemah. Taringnya tumpul saat berhadapan dengan perusahaan. Padahal, pada Disnaker-lah nasib dan aspirasi pekerja dipertaruhkan. Jika begitu, apakah sebaiknya dinonaktifkan saja?

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Siang itu, Kantor Pengawas Ketenagakerjaan, yang berada dalam satu lokasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur, kondisinya tampak lengang. Tidak banyak aktivitas di sana. Begitu juga saat masuk ke kantor Pengawas Tenaga Kerja. Hanya ada dua orang. “Sebentar ya, masih ada tamu,” ucap Supiyan, Pengawas Ketenagakerjaan Korwil V Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jatim.

Dalam ruang dinasnya ada papan tulis putih yang bertuliskan nama perusahaan-perusahaan. “Oh, ini daftar pengawasan kami ke perusahaan. Jadi, setiap personel mengawasi lima perusahaan setiap bulannya,” jelasnya. Dia mengaku, dalam tugas pengawasan yaitu mengedepankan unsur pembinaan. Sehingga, antara perusahaan dan tenaga kerja berjalan beriringan.

Walau di Jember bukan sebagai kabupaten industri, melainkan pertanian dan perkebunan, Supiyan tidak menampik masih ada berbagai persoalan ketenagakerjaan hingga muncul demonstrasi. Hanya, dari berbagai aksi demonstrasi tersebut, yang sampai ke meja hijau adalah perusahaan plastik di daerah Gebang. “Kalau di Jember belum ada sampai ke pengadilan. Dulu ada, perusahaan plastik di Gebang, sekitar tahun 2014,” ungkapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Persoalan karena upah tersebut, antara perusahaan dan tenaga kerja tidak ada titik temu. “Keduanya terus melawan, jadi sampai ke persidangan,” terangnya. Dia menjelaskan, terakhir ada demonstrasi, yaitu pada awal April kemarin. “Terakhir itu demo pegawai Indomarco,” terangnya.

Bahkan, demonstrasi itu juga sampai ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim. Sepengetahuan Supiyan dari informasi yang dia dapat, hal yang diadukan karena sopir tidak mendapatkan uang lembur. Padahal Indomarco memiliki peraturan perusahaan (PP) yang mengatur uang internship atau uang insentif bagi sopir.

Supiyan mengaku, demonstrasi tenaga kerja di Jember salah satunya akibat dari pemutusan hubungan kerja sepihak atau PHK, mutasi, dan mengenai hak-hak tenaga kerja dalam perusahaan. Karena itu, kata dia, karyawan juga harus memahami peraturan perusahaan. Bahkan, bila perlu karyawan juga aktif dalam pembuatan PP, karena karyawan juga bisa mengusulkan dalam PP tersebut.

Bila ada persoalan industrial hingga ke persidangan, maka sidangnya adalah perdata. Berbeda dengan persoalan gaji hingga pemberian uang lembur, itu bisa mengarah ke sidang pidana.

Gaji tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember telah ditetapkan sekitar Rp 2,35 juta. Besaran UMK tersebut setiap bulan karyawan wajib menerima dengan jumlah sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan.

Bila uang makan itu masuk besaran gaji yang diterima, maka seharusnya menjadi tunjangan tetap. Bukan tidak tetap. “UMK itu persentase pembagiannya bisa memakai 75 persen upah pokok, dan 25 persen tunjangan tetap,” jelasnya. Jadi, namanya tunjangan tetap, diberikan sama setiap bulan. Tidak ditambah ataupun dikurangi.

Dia menegaskan, besaran gaji sesuai UMK itu wajib diberikan. Namun, terkadang perusahaan memakai kesepakatan awal untuk memberikan gaji di bawah UMK. “Padahal tidak semua gaji itu bisa memakai kesepakatan awal bekerja,” terang Supiyan.

Bila perusahaan itu tidak termasuk perusahaan mikro, maka tidak boleh gaji itu sesuai kesepakatan. Dia menjelaskan, antara undang-undang dulu dengan UU Cipta Kerja berbeda dalam mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. “Kalau dulu ada empat macam, perusahaan besar, menengah, sedang, dan kecil. Sedangkan UU Cipta Kerja hanya membagi besar, kecil. Menegah dan sedang menjadi satu,” tuturnya.

Dinamakan perusahaan besar jika karyawan 100 orang ke atas, menengah 55-99 karyawan, sedang 25-49 orang. Sedangkan kecil di bawah 25 karyawan. Namun, ada juga perusahaan mikro sekarang yang sudah berbadan hukum. Bila perusahaan tidak sanggup memberikan gaji sesuai UMK, maka bisa diajukan keberatan. “Di Jember hanya PDP saja yang mengajukan,” jelasnya.

Sanksi perusahaan tidak menerapkan UMK, pertama hanya nota satu, yaitu teguran tertulis. Selanjutnya nota kedua. Bila dalam satu minggu tidak ada perbaikan, maka lapor ke penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Selain persoalan gaji yang kerap jadi persoalan tenaga kerja, juga ada tentang uang lembur. Lembur adalah sebuah kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan. “Karyawan tidak lembur ya tidak apa-apa,” tuturnya. Maka dari itu, menurut Supiyan, karyawan juga diberikan buku lembur.

Sementara itu, terkait pengaduan tidak diberikannya hak ibadah salat Jumat, pihak Indomarco melalui Andika sebagai HDR, menjelaskan, untuk bagian kantor dan logistik diberikan waktu ibadah Jumat dan istirahat selama 90 menit. Sementara, untuk pegawai toko, saat Jumat tugas menjaganya digantikan oleh pegawai perempuan. Dia menambahkan, untuk perusahaan ritel dan distribusi banyak persoalan hak, semisal mutasi.

Menurutnya, peraturan perusahaan atau PP itu harus diketahui oleh karyawan. Bahkan, karyawan juga boleh mengajukan sesuatu di PP. “Makanya, sebelum disahkan tersebut, draf PP diajukan terlebih dahulu ke Disnaker di daerah. Disnaker itu mempelajari apakah PP itu ada yang bertentangan dengan undang-undang ataupun lainnya,” jelasnya.

Dengan draf diajukan ke Disnaker itu salah satu fungsinya mengedepankan hubungan industrial. “Mengapa perlu drafnya disampaikan ke Disnaker? Karena agar salah satu pihak, baik karyawan maupun perusahaan, tidak dirugikan,” terangnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) pada 2015 mencatat, total perusahaan di Jatim ada 6.672. Sementara, di Jember ada 176 perusahaan. Lima tahun berlalu, pada 2020 kemarin jumlah perusahaan di Jember meningkat tajam.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember Bambang Edi Santoso mengatakan, dari ratusan perusahaan, hanya sekitar belasan serikat pekerja yang ada di Jember. Dia menjelaskan, memang tidak diwajibkan setiap perusahaan memiliki serikat pekerja di dalamnya. Tapi, poin pentingnya, kata dia, jika karyawan itu ingin membentuk serikat pekerja, perusahaan tidak boleh menghalangi atau melarang.

Serikat kerja juga bertanggung jawab memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja. Selain itu, serikat pekerja juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. “Jadi, fungsi serikat pekerja bukan serta-merta sebagai menyelesaikan persoalan tenaga kerja dengan perusahaan. Namun, juga meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” tambahnya.

Menurut Bambang, namanya serikat, alangkah baiknya tidak sampai mengganggu pekerjaan. Serikat pekerja itu bukan sebagai pengganggu kinerja perusahaan, tapi sebaliknya. Justru menjadikan perusahaan itu lebih berkembang. Sebab, peranan serikat pekerja sangat penting demi kemajuan perusahaan dan kesejahteraan buruh. “Bahkan, perusahaan besar malah mendorong adanya serikat pekerja. Terlebih di luar negeri, peran buruh sangat penting dalam tatanan demokrasi negara,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Dwi Siswanto
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Siang itu, Kantor Pengawas Ketenagakerjaan, yang berada dalam satu lokasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur, kondisinya tampak lengang. Tidak banyak aktivitas di sana. Begitu juga saat masuk ke kantor Pengawas Tenaga Kerja. Hanya ada dua orang. “Sebentar ya, masih ada tamu,” ucap Supiyan, Pengawas Ketenagakerjaan Korwil V Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jatim.

Dalam ruang dinasnya ada papan tulis putih yang bertuliskan nama perusahaan-perusahaan. “Oh, ini daftar pengawasan kami ke perusahaan. Jadi, setiap personel mengawasi lima perusahaan setiap bulannya,” jelasnya. Dia mengaku, dalam tugas pengawasan yaitu mengedepankan unsur pembinaan. Sehingga, antara perusahaan dan tenaga kerja berjalan beriringan.

Walau di Jember bukan sebagai kabupaten industri, melainkan pertanian dan perkebunan, Supiyan tidak menampik masih ada berbagai persoalan ketenagakerjaan hingga muncul demonstrasi. Hanya, dari berbagai aksi demonstrasi tersebut, yang sampai ke meja hijau adalah perusahaan plastik di daerah Gebang. “Kalau di Jember belum ada sampai ke pengadilan. Dulu ada, perusahaan plastik di Gebang, sekitar tahun 2014,” ungkapnya.

Mobile_AP_Half Page

Persoalan karena upah tersebut, antara perusahaan dan tenaga kerja tidak ada titik temu. “Keduanya terus melawan, jadi sampai ke persidangan,” terangnya. Dia menjelaskan, terakhir ada demonstrasi, yaitu pada awal April kemarin. “Terakhir itu demo pegawai Indomarco,” terangnya.

Bahkan, demonstrasi itu juga sampai ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim. Sepengetahuan Supiyan dari informasi yang dia dapat, hal yang diadukan karena sopir tidak mendapatkan uang lembur. Padahal Indomarco memiliki peraturan perusahaan (PP) yang mengatur uang internship atau uang insentif bagi sopir.

Supiyan mengaku, demonstrasi tenaga kerja di Jember salah satunya akibat dari pemutusan hubungan kerja sepihak atau PHK, mutasi, dan mengenai hak-hak tenaga kerja dalam perusahaan. Karena itu, kata dia, karyawan juga harus memahami peraturan perusahaan. Bahkan, bila perlu karyawan juga aktif dalam pembuatan PP, karena karyawan juga bisa mengusulkan dalam PP tersebut.

Bila ada persoalan industrial hingga ke persidangan, maka sidangnya adalah perdata. Berbeda dengan persoalan gaji hingga pemberian uang lembur, itu bisa mengarah ke sidang pidana.

Gaji tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember telah ditetapkan sekitar Rp 2,35 juta. Besaran UMK tersebut setiap bulan karyawan wajib menerima dengan jumlah sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan.

Bila uang makan itu masuk besaran gaji yang diterima, maka seharusnya menjadi tunjangan tetap. Bukan tidak tetap. “UMK itu persentase pembagiannya bisa memakai 75 persen upah pokok, dan 25 persen tunjangan tetap,” jelasnya. Jadi, namanya tunjangan tetap, diberikan sama setiap bulan. Tidak ditambah ataupun dikurangi.

Dia menegaskan, besaran gaji sesuai UMK itu wajib diberikan. Namun, terkadang perusahaan memakai kesepakatan awal untuk memberikan gaji di bawah UMK. “Padahal tidak semua gaji itu bisa memakai kesepakatan awal bekerja,” terang Supiyan.

Bila perusahaan itu tidak termasuk perusahaan mikro, maka tidak boleh gaji itu sesuai kesepakatan. Dia menjelaskan, antara undang-undang dulu dengan UU Cipta Kerja berbeda dalam mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. “Kalau dulu ada empat macam, perusahaan besar, menengah, sedang, dan kecil. Sedangkan UU Cipta Kerja hanya membagi besar, kecil. Menegah dan sedang menjadi satu,” tuturnya.

Dinamakan perusahaan besar jika karyawan 100 orang ke atas, menengah 55-99 karyawan, sedang 25-49 orang. Sedangkan kecil di bawah 25 karyawan. Namun, ada juga perusahaan mikro sekarang yang sudah berbadan hukum. Bila perusahaan tidak sanggup memberikan gaji sesuai UMK, maka bisa diajukan keberatan. “Di Jember hanya PDP saja yang mengajukan,” jelasnya.

Sanksi perusahaan tidak menerapkan UMK, pertama hanya nota satu, yaitu teguran tertulis. Selanjutnya nota kedua. Bila dalam satu minggu tidak ada perbaikan, maka lapor ke penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Selain persoalan gaji yang kerap jadi persoalan tenaga kerja, juga ada tentang uang lembur. Lembur adalah sebuah kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan. “Karyawan tidak lembur ya tidak apa-apa,” tuturnya. Maka dari itu, menurut Supiyan, karyawan juga diberikan buku lembur.

Sementara itu, terkait pengaduan tidak diberikannya hak ibadah salat Jumat, pihak Indomarco melalui Andika sebagai HDR, menjelaskan, untuk bagian kantor dan logistik diberikan waktu ibadah Jumat dan istirahat selama 90 menit. Sementara, untuk pegawai toko, saat Jumat tugas menjaganya digantikan oleh pegawai perempuan. Dia menambahkan, untuk perusahaan ritel dan distribusi banyak persoalan hak, semisal mutasi.

Menurutnya, peraturan perusahaan atau PP itu harus diketahui oleh karyawan. Bahkan, karyawan juga boleh mengajukan sesuatu di PP. “Makanya, sebelum disahkan tersebut, draf PP diajukan terlebih dahulu ke Disnaker di daerah. Disnaker itu mempelajari apakah PP itu ada yang bertentangan dengan undang-undang ataupun lainnya,” jelasnya.

Dengan draf diajukan ke Disnaker itu salah satu fungsinya mengedepankan hubungan industrial. “Mengapa perlu drafnya disampaikan ke Disnaker? Karena agar salah satu pihak, baik karyawan maupun perusahaan, tidak dirugikan,” terangnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) pada 2015 mencatat, total perusahaan di Jatim ada 6.672. Sementara, di Jember ada 176 perusahaan. Lima tahun berlalu, pada 2020 kemarin jumlah perusahaan di Jember meningkat tajam.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember Bambang Edi Santoso mengatakan, dari ratusan perusahaan, hanya sekitar belasan serikat pekerja yang ada di Jember. Dia menjelaskan, memang tidak diwajibkan setiap perusahaan memiliki serikat pekerja di dalamnya. Tapi, poin pentingnya, kata dia, jika karyawan itu ingin membentuk serikat pekerja, perusahaan tidak boleh menghalangi atau melarang.

Serikat kerja juga bertanggung jawab memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja. Selain itu, serikat pekerja juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. “Jadi, fungsi serikat pekerja bukan serta-merta sebagai menyelesaikan persoalan tenaga kerja dengan perusahaan. Namun, juga meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” tambahnya.

Menurut Bambang, namanya serikat, alangkah baiknya tidak sampai mengganggu pekerjaan. Serikat pekerja itu bukan sebagai pengganggu kinerja perusahaan, tapi sebaliknya. Justru menjadikan perusahaan itu lebih berkembang. Sebab, peranan serikat pekerja sangat penting demi kemajuan perusahaan dan kesejahteraan buruh. “Bahkan, perusahaan besar malah mendorong adanya serikat pekerja. Terlebih di luar negeri, peran buruh sangat penting dalam tatanan demokrasi negara,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Dwi Siswanto
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Siang itu, Kantor Pengawas Ketenagakerjaan, yang berada dalam satu lokasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur, kondisinya tampak lengang. Tidak banyak aktivitas di sana. Begitu juga saat masuk ke kantor Pengawas Tenaga Kerja. Hanya ada dua orang. “Sebentar ya, masih ada tamu,” ucap Supiyan, Pengawas Ketenagakerjaan Korwil V Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jatim.

Dalam ruang dinasnya ada papan tulis putih yang bertuliskan nama perusahaan-perusahaan. “Oh, ini daftar pengawasan kami ke perusahaan. Jadi, setiap personel mengawasi lima perusahaan setiap bulannya,” jelasnya. Dia mengaku, dalam tugas pengawasan yaitu mengedepankan unsur pembinaan. Sehingga, antara perusahaan dan tenaga kerja berjalan beriringan.

Walau di Jember bukan sebagai kabupaten industri, melainkan pertanian dan perkebunan, Supiyan tidak menampik masih ada berbagai persoalan ketenagakerjaan hingga muncul demonstrasi. Hanya, dari berbagai aksi demonstrasi tersebut, yang sampai ke meja hijau adalah perusahaan plastik di daerah Gebang. “Kalau di Jember belum ada sampai ke pengadilan. Dulu ada, perusahaan plastik di Gebang, sekitar tahun 2014,” ungkapnya.

Persoalan karena upah tersebut, antara perusahaan dan tenaga kerja tidak ada titik temu. “Keduanya terus melawan, jadi sampai ke persidangan,” terangnya. Dia menjelaskan, terakhir ada demonstrasi, yaitu pada awal April kemarin. “Terakhir itu demo pegawai Indomarco,” terangnya.

Bahkan, demonstrasi itu juga sampai ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim. Sepengetahuan Supiyan dari informasi yang dia dapat, hal yang diadukan karena sopir tidak mendapatkan uang lembur. Padahal Indomarco memiliki peraturan perusahaan (PP) yang mengatur uang internship atau uang insentif bagi sopir.

Supiyan mengaku, demonstrasi tenaga kerja di Jember salah satunya akibat dari pemutusan hubungan kerja sepihak atau PHK, mutasi, dan mengenai hak-hak tenaga kerja dalam perusahaan. Karena itu, kata dia, karyawan juga harus memahami peraturan perusahaan. Bahkan, bila perlu karyawan juga aktif dalam pembuatan PP, karena karyawan juga bisa mengusulkan dalam PP tersebut.

Bila ada persoalan industrial hingga ke persidangan, maka sidangnya adalah perdata. Berbeda dengan persoalan gaji hingga pemberian uang lembur, itu bisa mengarah ke sidang pidana.

Gaji tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember telah ditetapkan sekitar Rp 2,35 juta. Besaran UMK tersebut setiap bulan karyawan wajib menerima dengan jumlah sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan.

Bila uang makan itu masuk besaran gaji yang diterima, maka seharusnya menjadi tunjangan tetap. Bukan tidak tetap. “UMK itu persentase pembagiannya bisa memakai 75 persen upah pokok, dan 25 persen tunjangan tetap,” jelasnya. Jadi, namanya tunjangan tetap, diberikan sama setiap bulan. Tidak ditambah ataupun dikurangi.

Dia menegaskan, besaran gaji sesuai UMK itu wajib diberikan. Namun, terkadang perusahaan memakai kesepakatan awal untuk memberikan gaji di bawah UMK. “Padahal tidak semua gaji itu bisa memakai kesepakatan awal bekerja,” terang Supiyan.

Bila perusahaan itu tidak termasuk perusahaan mikro, maka tidak boleh gaji itu sesuai kesepakatan. Dia menjelaskan, antara undang-undang dulu dengan UU Cipta Kerja berbeda dalam mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. “Kalau dulu ada empat macam, perusahaan besar, menengah, sedang, dan kecil. Sedangkan UU Cipta Kerja hanya membagi besar, kecil. Menegah dan sedang menjadi satu,” tuturnya.

Dinamakan perusahaan besar jika karyawan 100 orang ke atas, menengah 55-99 karyawan, sedang 25-49 orang. Sedangkan kecil di bawah 25 karyawan. Namun, ada juga perusahaan mikro sekarang yang sudah berbadan hukum. Bila perusahaan tidak sanggup memberikan gaji sesuai UMK, maka bisa diajukan keberatan. “Di Jember hanya PDP saja yang mengajukan,” jelasnya.

Sanksi perusahaan tidak menerapkan UMK, pertama hanya nota satu, yaitu teguran tertulis. Selanjutnya nota kedua. Bila dalam satu minggu tidak ada perbaikan, maka lapor ke penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Selain persoalan gaji yang kerap jadi persoalan tenaga kerja, juga ada tentang uang lembur. Lembur adalah sebuah kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan. “Karyawan tidak lembur ya tidak apa-apa,” tuturnya. Maka dari itu, menurut Supiyan, karyawan juga diberikan buku lembur.

Sementara itu, terkait pengaduan tidak diberikannya hak ibadah salat Jumat, pihak Indomarco melalui Andika sebagai HDR, menjelaskan, untuk bagian kantor dan logistik diberikan waktu ibadah Jumat dan istirahat selama 90 menit. Sementara, untuk pegawai toko, saat Jumat tugas menjaganya digantikan oleh pegawai perempuan. Dia menambahkan, untuk perusahaan ritel dan distribusi banyak persoalan hak, semisal mutasi.

Menurutnya, peraturan perusahaan atau PP itu harus diketahui oleh karyawan. Bahkan, karyawan juga boleh mengajukan sesuatu di PP. “Makanya, sebelum disahkan tersebut, draf PP diajukan terlebih dahulu ke Disnaker di daerah. Disnaker itu mempelajari apakah PP itu ada yang bertentangan dengan undang-undang ataupun lainnya,” jelasnya.

Dengan draf diajukan ke Disnaker itu salah satu fungsinya mengedepankan hubungan industrial. “Mengapa perlu drafnya disampaikan ke Disnaker? Karena agar salah satu pihak, baik karyawan maupun perusahaan, tidak dirugikan,” terangnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) pada 2015 mencatat, total perusahaan di Jatim ada 6.672. Sementara, di Jember ada 176 perusahaan. Lima tahun berlalu, pada 2020 kemarin jumlah perusahaan di Jember meningkat tajam.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember Bambang Edi Santoso mengatakan, dari ratusan perusahaan, hanya sekitar belasan serikat pekerja yang ada di Jember. Dia menjelaskan, memang tidak diwajibkan setiap perusahaan memiliki serikat pekerja di dalamnya. Tapi, poin pentingnya, kata dia, jika karyawan itu ingin membentuk serikat pekerja, perusahaan tidak boleh menghalangi atau melarang.

Serikat kerja juga bertanggung jawab memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja. Selain itu, serikat pekerja juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. “Jadi, fungsi serikat pekerja bukan serta-merta sebagai menyelesaikan persoalan tenaga kerja dengan perusahaan. Namun, juga meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” tambahnya.

Menurut Bambang, namanya serikat, alangkah baiknya tidak sampai mengganggu pekerjaan. Serikat pekerja itu bukan sebagai pengganggu kinerja perusahaan, tapi sebaliknya. Justru menjadikan perusahaan itu lebih berkembang. Sebab, peranan serikat pekerja sangat penting demi kemajuan perusahaan dan kesejahteraan buruh. “Bahkan, perusahaan besar malah mendorong adanya serikat pekerja. Terlebih di luar negeri, peran buruh sangat penting dalam tatanan demokrasi negara,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Dwi Siswanto
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Hanya Dijual Lewat Daring

Kemangi, Kunci Wangi Alami

Dikenang hingga Lintas Generasi

Saksi Hidup Maestro Lapangan

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2
×

Info!

Mau Langganan Koran, Info Iklan Cetak dan Iklan Online

× Info Langganan Koran