alexametrics
30.3 C
Jember
Sunday, 9 May 2021
Desktop_AP_Top Banner

Dewan Segera Panggil DPMD Terkait Pilkades

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa (pilkades) yang dilakukan mendadak menimbulkan kesan bahwa ada yang tidak sesuai prosedur musyawarah desa (musdes). Hal itu pun membuat dewan mendapat banyak pengaduan dari masyarakat.

Jika hal itu benar terjadi, maka desa terkait diminta untuk menggelar pembentukan pilkades ulang. Karenanya, sejumlah anggota DPRD Jember berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemarin (30/4).

“Hari ini (kemarin, Red) Komisi A ke Surabaya juga membahas pembentukan panitia pilkades yang dadakan,” kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin (30/4).

Mobile_AP_Rectangle 2

Politisi PDIP itu menyebut, keberangkatan sejumlah anggota Komisi A ke Surabaya untuk konsultasi dengan DPMD Provinsi Jawa Timur. Titik tekan dari konsultasi itu adalah seluruh pembentukan panitia pilkades yang tidak memenuhi musdes harus diulang. “Semua tahapan harus dilakukan sesuai undang-undang dan peraturan lain. Ada sejumlah desa yang mengadu ke Komisi A. Mereka menyebut, pembentukan tidak melalui musdes yang benar,” lanjut Tabroni.

Untuk itu, Komisi A berencana memanggil DPMD Pemkab Jember untuk memastikan keluhan-keluhan masyarakat yang masuk. “Jika ada pembentukan panitia pilkades tanpa prosedur yang benar, kami mendesak agar diulang,” bebernya.

Ditanya desa mana saja yang mengadu ke dewan, Tabroni menyebut, ada banyak desa yang melapor. Namun, dia enggan menyebutkan satu per satu. “Ada banyak, tetapi kami belum bisa buka desa mana saja. Kami akan sampaikan kepada DPMD, makanya akan dipanggil,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pembentukan panitia pilkades dinilai dewan terkesan mendadak. Menurut Plt Kepala DPMD Jember Adi Wijaya, pembentukan tersebut dilangsungkan setelah ada sosialisasi di aula PB Soedirman beberapa hari sebelumnya. Kendati begitu, pembentukan panitia pilkades tetap menjadi evaluasinya.

Sekadar informasi, pelaksanaan pilkades 2021 rencananya akan digelar pada 30 Agustus mendatang. Tahapan pilkades juga telah dijadwal. Termasuk pembentukan panitia pilkades.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa (pilkades) yang dilakukan mendadak menimbulkan kesan bahwa ada yang tidak sesuai prosedur musyawarah desa (musdes). Hal itu pun membuat dewan mendapat banyak pengaduan dari masyarakat.

Jika hal itu benar terjadi, maka desa terkait diminta untuk menggelar pembentukan pilkades ulang. Karenanya, sejumlah anggota DPRD Jember berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemarin (30/4).

“Hari ini (kemarin, Red) Komisi A ke Surabaya juga membahas pembentukan panitia pilkades yang dadakan,” kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin (30/4).

Mobile_AP_Half Page

Politisi PDIP itu menyebut, keberangkatan sejumlah anggota Komisi A ke Surabaya untuk konsultasi dengan DPMD Provinsi Jawa Timur. Titik tekan dari konsultasi itu adalah seluruh pembentukan panitia pilkades yang tidak memenuhi musdes harus diulang. “Semua tahapan harus dilakukan sesuai undang-undang dan peraturan lain. Ada sejumlah desa yang mengadu ke Komisi A. Mereka menyebut, pembentukan tidak melalui musdes yang benar,” lanjut Tabroni.

Untuk itu, Komisi A berencana memanggil DPMD Pemkab Jember untuk memastikan keluhan-keluhan masyarakat yang masuk. “Jika ada pembentukan panitia pilkades tanpa prosedur yang benar, kami mendesak agar diulang,” bebernya.

Ditanya desa mana saja yang mengadu ke dewan, Tabroni menyebut, ada banyak desa yang melapor. Namun, dia enggan menyebutkan satu per satu. “Ada banyak, tetapi kami belum bisa buka desa mana saja. Kami akan sampaikan kepada DPMD, makanya akan dipanggil,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pembentukan panitia pilkades dinilai dewan terkesan mendadak. Menurut Plt Kepala DPMD Jember Adi Wijaya, pembentukan tersebut dilangsungkan setelah ada sosialisasi di aula PB Soedirman beberapa hari sebelumnya. Kendati begitu, pembentukan panitia pilkades tetap menjadi evaluasinya.

Sekadar informasi, pelaksanaan pilkades 2021 rencananya akan digelar pada 30 Agustus mendatang. Tahapan pilkades juga telah dijadwal. Termasuk pembentukan panitia pilkades.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa (pilkades) yang dilakukan mendadak menimbulkan kesan bahwa ada yang tidak sesuai prosedur musyawarah desa (musdes). Hal itu pun membuat dewan mendapat banyak pengaduan dari masyarakat.

Jika hal itu benar terjadi, maka desa terkait diminta untuk menggelar pembentukan pilkades ulang. Karenanya, sejumlah anggota DPRD Jember berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemarin (30/4).

“Hari ini (kemarin, Red) Komisi A ke Surabaya juga membahas pembentukan panitia pilkades yang dadakan,” kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin (30/4).

Politisi PDIP itu menyebut, keberangkatan sejumlah anggota Komisi A ke Surabaya untuk konsultasi dengan DPMD Provinsi Jawa Timur. Titik tekan dari konsultasi itu adalah seluruh pembentukan panitia pilkades yang tidak memenuhi musdes harus diulang. “Semua tahapan harus dilakukan sesuai undang-undang dan peraturan lain. Ada sejumlah desa yang mengadu ke Komisi A. Mereka menyebut, pembentukan tidak melalui musdes yang benar,” lanjut Tabroni.

Untuk itu, Komisi A berencana memanggil DPMD Pemkab Jember untuk memastikan keluhan-keluhan masyarakat yang masuk. “Jika ada pembentukan panitia pilkades tanpa prosedur yang benar, kami mendesak agar diulang,” bebernya.

Ditanya desa mana saja yang mengadu ke dewan, Tabroni menyebut, ada banyak desa yang melapor. Namun, dia enggan menyebutkan satu per satu. “Ada banyak, tetapi kami belum bisa buka desa mana saja. Kami akan sampaikan kepada DPMD, makanya akan dipanggil,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pembentukan panitia pilkades dinilai dewan terkesan mendadak. Menurut Plt Kepala DPMD Jember Adi Wijaya, pembentukan tersebut dilangsungkan setelah ada sosialisasi di aula PB Soedirman beberapa hari sebelumnya. Kendati begitu, pembentukan panitia pilkades tetap menjadi evaluasinya.

Sekadar informasi, pelaksanaan pilkades 2021 rencananya akan digelar pada 30 Agustus mendatang. Tahapan pilkades juga telah dijadwal. Termasuk pembentukan panitia pilkades.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Perketat dengan 5 Pos Penyekatan

Masih Megah Meski Tak Berfungsi

Hanya Dijual Lewat Daring

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2
×

Info!

Mau Langganan Koran, Info Iklan Cetak dan Iklan Online

× Info Langganan Koran