Peran Komisi Kejaksaan Diragukan

JEMBER – Salah satu faktor munculnya Komisi Kejaksaan, karena seiring dengan kebutuhan masyarakat dan kehidupan ketatanegaran. Pembentukan komisi setelah masa awal reformasi dan dibutuhkan untuk memantau sejumlah lembaga. Namun, peran mereka masih dipertanyakan oleh masyarakat.

Hal itu dibahas dalam seminar nasional dengan tema Optimalisasi Peran Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan di lantai III gedung rektorat Universitas Jember kemarin (17/5). Hadir sejumlah pakar penting dalam kegiatan tersebut.

Yakni Indro Sugianto dan Pultoni dari  Komisi Kejaksaan RI, Nurul Ghufron, Dekan FH Unej, Manan (Advokat Ikadin Jember) serta MN Harisudin (Fakultas Syariah IAIN Jember). “Wewenang Komisi Kejaksaan menerima laporan masyarakat tentang perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan,” kata Indro Sugianto, Komisioner Kejaksaan RI.

Kemudian, kata dia, meminta informasi tentang kondisi, lingkungan kerja di lingkungan kejaksaan. Jika ditemukan perilaku jaksa yang melanggar kode etik, Komisi Kejaksaan RI akan memanggil dan meminta keterangan pada mereka.

Di Jawa Timur, kata Indro, pelaporan terhadap kejaksaan banyak diterima oleh warga Probolinggo dan Situbondo. Bahkan, Jatim menempati urutan pertama laporan pengaduah pada Komisi Kejaksaan RI. “Komisi ini juga yang akan melaporkan perkembangan pada Presiden RI,” jelasnya.

Untuk memaksimal kinerja dan peran itulah, komisi kejaksaan RI menggandeng perguruan tinggi agar memberikan masukan terhadap kinerjanya. Sehingga bisa semakin meningkatkan peran di lingkungan masyarakat. “Kami menerima masukan dari perguruan tinggi,” akunya.

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar