Honorer K2 Berangkat ke Jakarta

BONDOWOSO – Sebanyak 20 orang guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2-I), kembali akan turunjalan. Hal itu terkait adanya hasil rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR-RI dengan Kemenpan RB, BKN, KASN dan LAN pada 2 Pebruari lalu. Dalam pertemuan itu, Menpan RB tidak merestui Revisi UU ASN. Namun justru akan menerbitkan PP agar Honorer Kategori II masuk pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Ketua GHK2-I Bondowoso Jufri mengatakan, pihaknya sempat kaget mendengar hasil RDP tersebut. Untungnya pengurus FHK2-I Nasional segera tanggap. Akhirnya seluruh pengurus korwil, korda sampai korcab diberi surat untuk membuat sebuah gerakan. “Surat itulah yang kemudian membuat kami berangkat ke Jakarta,” tegasnya.

Dijelaskan, sebanyak 20 perwakilan FHK2-I Bondowoso itu akan berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan para guru Honorer K-2 dari seluruh Indonesia. Mereka akan melakukan aksi nasional di Kantor Kemnenpan RB dan KASN. Hal itu dilakukan untuk menyuarakan penolakan rencana pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengarah pada penetapan Honorer K-2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Sebab bertentangan dengan Draft Rancangan Revisi UU ASN inisiatif DPR RI,” tegasnya.

Munir menambahkan, perjuangan honorer K2 ini sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Dimana sejak dikeluarkannya PP No 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS, seluruh tenaga honorer K2 saat itu sudah menggantungkan harapannya untuk menjadi PNS. “Puluhan tahun kami mengajar dengan gaji yang sangat minim,” ujar guru SDN Jeruksoksok I Binakal tersebut.

Berdasarkan pendataan, honorer K2 di Bondowoso saat ini sebanyak 944 orang. Mereka adalah tenaga honorer yang rata-rata telah mengabdi sebelas tahun lebih. Jumlah tenaga honorer itu terdrii dari guru, tenaga kesehatan, pegawai kecamatan, hingga petugas parkir. Untuk guru ada 611 orang dan sisanya sebanyak 333 adalah tenaga teknis.

Jufri menambahkan, target keberangkatannya adalah PNS. Dimana pihaknya menolak jika hanya diberi P3K. Sebab ada rencana pemerintah pusat akan membuat 11 PP yang diantaranya dianggap bisa membunuh para honorer K2. “Janji pemerintah awalnya kami akan diangkat PNS, jadi kalau hanya P3K, kami tidak mau, sebab ketika kontrak sama halnya dipakai lanjut tidak dipakai ya sudah,” tandasnya.

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar