Gubernur Tegaskan Bupati Teken APBD

JEMBER –Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan jika bupati sendiri yang harus menandatangani hasil evaluasi APBD Jember 2017 oleh gubernur. Pasalnya, Plt Sekkab tidak memiliki kewenangan menandatangani hasil evaluasi APBD 2017 jika ada perubahan alokasi anggaran.

Hal ini terungkap dari konsultasi Pimpinan DPRD Jember yang memenuhi undangan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, di Gedung Grahadi Surabaya, kemarin (26/1). Didampingi oleh Sekdaprov Jawa Timur Sukardi, dan Kabiro Hukum Himawan Estu Bagjo, mereka membahas permasalahan APBD Jember 2017.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Jember sempat mempertanyakan masalah surat gubernur dan Sekdaprov yang berbeda terkait dengan Plt Sekkab Jember. Jajaran Pemprov Jawa Timur pun menyambut baik niat klarifikasi dari DPRD Jember terkait dengan dua surat yang sempat membingungkan itu.

Sekdaprov Sukadi menuturkan, jika terkait dengan surat tersebut memang untuk Plt Sekkab secara etika harus dengan persetujuan gubernur. “Tetapi Plt Sekkab kewenangannya terbatas. Karena meskipun menjadi Ketua Tim Anggaran, namun Plt Sekkab tidak berwenang untuk menandatangani berita acara evaluasi APBD 2017 oleh Gubernur Jawa Timur.

Nah, untuk anggaran APBD Jember 2017, adalah termasuk kewenangan strategis. Apalagi, memang ada perubahan dari hasil evaluasi gubernur sehingga Plt Sekkab diakuinya tidak memiliki kewenangan untuk bertandatangan. Sehingga untuk penandatanganan diambil alih oleh pejabat diatasnya, dalam hal ini bupati.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo pun menegaskan jika untuk APBD Jember maka Plt Sekkab tidak bisa menandatangani atas hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap APBD Jember 2017. “Sudah tidak ada masalah, maka bupati yang harus tandatangan bersama dengan pimpinan DPRD Jember,” tegas Soekarwo.

1
2
3

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar