Dewan Tolak Jawaban Interpelasi Bupati

JEMBER - DPRD Jember akhirnya memutuskan untuk menolak jawaban tertulis bupati terhadap hak interpelasi DPRD Jember. Mereka pun meminta untuk bupati mengembalikan jabatan M. Farouq menjadi Sekretaris DPRD Jember. Bahkan memberikan deadline 7 x 24 jam untuk mengembalikan jabatan itu.

Hal ini terungkap di Sidang Paripurna penentuan sikap DPRD Jember terhadap jawaban tertulis bupati atas hak interpelasi DPRD Jember kemarin. Dalam sidang paripurna itu, seluruh anggota yang hadir menyetujui untuk tidak menerima jawaban tertulis bupati tersebut.

"DPRD menyepakati keputusan tidak dapat menerima penjelasan tertulis dari Bupati atas penggunaan hak interpelasi DPRD," tegas M. Thoif Zamroni, Ketua DPRD Jember. ‎Dia menuturkan dengan hasil paripurna ini menjadi keputusan DPRD Jember. 

Thoif mengatakan‎ rapat paripurna ini adalah mekanisme internal. "Karena untuk keputusan menyatakan pendapat DPRD ini harus dengan paripurna," ucap legislator Partai Gerindra ini.  ‎Dia menuturkan jika keputusan ini dari berbagai pertimbangan fraksi, rapat pimpinan dan juga jawaban yang diberikan oleh bupati.

DPRD sepakat jika yang dilakukan bupati melanggar undang-undang tentang aturan pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris DPRD.‎ "Bahwa undang-undangnya jelas masalah pemberhentian dan pengangkatan Sekwan itu lex specialist," tegasnya.

Dimana mekanismenya ada di UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU no. 17 tahun 2014 tentang MD3 serta PP 18 tentang perangkat daerah. Dia mengatakan jika undang-undang dan peraturan mengenai Jabatan Sekretaris DPRD itu tidak perlu ditafsirkan lagi. "Undang-undang jelas, tidak perlu ditafsiri lagi," ucapnya‎.

1
2
3

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar